Advetorial|||CahayaManadoNews.com- Wali Kota Tomohon Jimmy Feidie Eman, S.E.Ak., C.A menerima suntikan vaksinasi covid-19 yang kedua pada Hari Jumat 29 Januari 2021.
Setelah sebelumnya menerima vaksinasi covid-19 yang pertama pada dua minggu yang lalu tepatnya 15 Januari 2021. Pelaksanaan vaksin ini sangat penting untuk untuk kesehatan di masa pandemi ini. Para pimpinan daerah telah memberi contoh dan menerima vaksin ini.
“Oleh karena itu masyarakat kiranya dapat mensukseskan program vaksinasi ini. Masyarakat tak usah ragu menerima vaksin ini karena aman dan halal,” kata Walikota Tomohon. “Setelah kita di vaksin tentu akan melindungi diri kita dan keluarga yang kita cintai,” imbuhnya.
Untuk suntikan vaksinasi, katanya, silahkan warga menuju ke Rumah Sakit, Puskesmas atau klinik pelaksana suntikan vaksin. “Begitu juga setelah di suntik vaksin agar tetap menerapkan protokol kesehatan 5 M : Memakai masker, Mencuci tangan, Menjaga jarak, Menghindari kerumunan dan Mengurangi mobilitas,” katanya mengingatkan.
Dengan bergulirnya pelaksanaan Penyuntikan Vaksin tahap kedua, proses capaian program vaksinasi Covid-19 tahap pertama bagi pimpinan daerah dan tenaga kesehatan serta pendukungnya di Kota Tomohon telah mencapai angka 56 % dan terus meningkat seiring bergulirnya waktu. Hal ini tertuang dalam data dari kegiatan dalam rangka Akselerasi Capaian Vaksinasi melalui Video Conference, Jumat (29/01/2021).
Perkembangan vaksinasi Covid -19 tahap I bagi Sumber Daya Manusia Kesehatan di Kota Tomohon sudah sementara berlangsung. Dimana Kota Tomohon, ada 1.383 SDMK (Sumber Daya Manusia Kesehatan) yang menjadi sasaran vaksinasi, 1.363 sudah melakukan registrasi.
Sedangkan, yang sudah menjalani vaksinasi bersama dengan pimpinan daerah telah mencapai 56 persen.Capaian ini tentu sangat baik dan Tingkat vaksinasi Covid-19 di Kota Tomohon tertinggi dan termasuk dalam 3 tertingi tingkat Kota.
Menurut Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian kecepatan menjadi kunci dalam program vaksinasi Covid-19 sebagai upaya memunculkan kekebalan kelompok atau herd immunity. “Prinsip herd immunity ini adalah 2/3 dari populasi harus memiliki antibodi pada waktu periode yang sama, sehingga program vaksinasi ini kuncinya adalah kecepatan,” kata Mendagri.
Sebagai negara yang menganut sistem desentralisasi, dibutuhkan kerja sama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk melaksanakan program vaksinasi dengan cepat, termasuk kerja sama dengan unit pemerintahan terkecil di desa.
“Untuk mendukung kecepatan ini, tentu harus kerja sama antara pusat dan daerah, karena kita memiliki sistem politik pembagian kekuasaan dimana ada Pemerintah Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota, bahkan Pemerintah Desa, yang pimpinan daerahnya pejabat politik karena dipilih oleh rakyat dan memiliki anggaran juga,” kata Mendagri Tito.
Kekompakan dalam menyukseskan program vaksinasi menjadi bagian yang tak kalah penting untuk dilakukan. Di bawah komando Menteri Kesehatan, semua stakeholder, kepala daerah dan pejabat politik, dipandang perlu mendukung program vaksinasi agar masyarakat terbebas dari pandemi Covid-19.
Mendagri Tito juga meminta kepala daerah untuk mendukung proses vaksinasi, distribusi, hingga pasca vaksinasi dilakukan.
“Dalam konteks kesehatan, yang paling utama adalah mendukung program vaksinasi, pelaksanaan vaksinasi ini kita harapkan bisa cepat dan aman. Maka yang perlu dihitung betul adalah kesiapan infrastruktur vaksinasi, kemudian yang berikutnya lagi adalah mengenai masalah vaksinator, sarana prasarana, target yang akan divaksinasi, dan mitigasi KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi),” pungkasnya.
Ia mengusulkan agar Dana Insentif Daerah (DID) diberikan untuk Pemerintah Daerah (Pemda) yang berprestasi dalam program vaksinasi.
Hal itu disampaikannya dalam Koordinasi dengan Bupati dan Walikota se-Indonesia. untuk Membahas Akselerasi Capaian Vaksinasi melalui Video Conference. (MiRa)
