 |
| Foto saat Muskot ke-4 PMI Tomohon, diambil Screenshot live di akun FB Syerly Adelin Sompotan |
Tomohon|||CMN- Usai Syerly Adelin Sompotan sebagai Ketua PMI Kota Tomohon periode 2023-2028 'dilengserkan', Caretaker Ketua PMI Tomohon Royke H. Mewoh, kembali gelar Musyawarah Kota (Muskot) ke-IV Palang Merah Indonesia (PMI) Kota Tomohon, yang mengagendakan istri Wali Kota Tomohon Caroll Senduk jadi Ketua PMI Tomohon yang baru.
Mirisnya, pelaksanaan kembali Muskot ke-4 PMI Tomohon, yang digelar di Aula lantai III Mall Pelayanan Publik Kota Tomohon, Jumat, (16/06/2023). Itu dinilai tidak sesuai aturan dalam Anggaran Dasar (AD), Anggaran Rumah Tangga (ART).
Hal tersebut dikatakan oleh Syerly Adelin Sompotan, kepada sejumlah awak media, disela Muskot ke-4 tersebut di lobi Mall Pelayanan publik Pemkot Tomohon.
"Kami merasa terzolimi, karena ada tindakan sewenang-wenangnya dari pelindung PMI Kota Tomohon, dalam hal ini Walikota Caroll Senduk bersama pengurus PMI Provinsi Sulut," ujar SAS nama sapaan akrabnya.
Menurutnya, tidak ada musyawarah yang diulang. Kalau pun ada itu namanya musyawarah luar biasa. Bukan musyawarah kota lagi. Ada peraturan organisasi yang mengatur, ketika akan ada musyawarah lagi, pengurus lama harus dibekukan dan harus ada Pelaksana Tugas (Plt).
"Musyawarah Kota Ke-IV yang diulang ini sudah tidak sesuai aturan, diantaranya Istri Wali Kota yang dipaksakan untuk dicalonkan sebagai ketua PMI yang baru tidak berada di tempat Muskot. Selain itu, sebagian peserta pemilih, tidak ada dan terdaftar nomor keanggotaannya. Dan masih banyak lagi keganjalan yang kami temui pada muskot tersebut." katanya.
SAS menjelaskan, "Kami berakhir 23 Maret, tapi dalam jangka waktu 3 bulan diberi kesempatan untuk lakukan musyawarah. Kami pun sudah melaksanakannya pada 9 Maret 2023. Kenapa ini ada lagi musyawarah, ada apa sebenarnya? Ada 'kongkalikong' antara Pemerintah Kota Tomohon dan PMI Provinsi," jelasnya.
"Ini organisasi kemanusiaan, bukan organisasi politik. Masyarakat harus membuka mata melihat ini. Saya bertahan demi masyarakat Kota Tomohon," ujar SAS.
Wakil Walikota Tomohon periode 2016-2021 itu menambahkan, pihaknya sudah mengikuti semua keinginan Walikota Tomohon. Sehingga, ia menunda beberapa kali musyawarah kota.
"Termasuk dalam audiensi dengan Walikota yang dihadiri oleh pengurus kota. Dalam audiensi tersebut, bapak Walikota meminta agar istrinya dijadikan sebagai Ketua PMI Tomohon," katanya.
Dijelaskanya, permintaan tersebut tidak kami turuti. Karena kami ingin musyawarah ini berjalan dengan prosedur yang ada. Saya tidak memaksakan kehendak kepada seluruh pemegang hak suara. Mungkin mereka masih memilih saya, karena mereka tau siapa yang lebih berkompeten.
"5 tahun saya mengabdi untuk PMI Tomohon, kami pernah tidak dapat dana hibah, saya menyewa kantor atau markas yang ada di depan Polsek Tomohon Tengah. Masyarakat lebih tau bahkan Tuhan yang tau pengabdian saya di Palang Merah Indonesia," kuncinya.
"Ini organisasi kemanusiaan, bukan organisasi politik. Masyarakat harus membuka mata melihat ini. Saya bertahan demi masyarakat Kota Tomohon," ujar SAS.
Wakil Walikota Tomohon periode 2016-2021 itu menambahkan, pihaknya sudah mengikuti semua keinginan Walikota Tomohon. Sehingga, ia menunda beberapa kali musyawarah kota.
"Termasuk dalam audiensi dengan Walikota yang dihadiri oleh pengurus kota. Dalam audiensi tersebut, bapak Walikota meminta agar istrinya dijadikan sebagai Ketua PMI Tomohon," katanya.
Dijelaskanya, permintaan tersebut tidak kami turuti. Karena kami ingin musyawarah ini berjalan dengan prosedur yang ada. Saya tidak memaksakan kehendak kepada seluruh pemegang hak suara. Mungkin mereka masih memilih saya, karena mereka tau siapa yang lebih berkompeten.
"5 tahun saya mengabdi untuk PMI Tomohon, kami pernah tidak dapat dana hibah, saya menyewa kantor atau markas yang ada di depan Polsek Tomohon Tengah. Masyarakat lebih tau bahkan Tuhan yang tau pengabdian saya di Palang Merah Indonesia," kuncinya.
Sementara Salah satu Ketua PMI Kecamatan juga mengakui, ia telah ditipu. Dirinya seakan dipaksa untuk menandatangani sebuah surat, dan diberikan uang Rp. 500.000.
"Surat yang di kirim ke provinsi beberapa waktu lalu yang menyatakan kami menuduh ibu SAS dan keberatan tingkah lakunya, itu tidak benar," ungkap mantan tenaga kontrak di Pemkot Tomohon. (MiRa)
"Surat yang di kirim ke provinsi beberapa waktu lalu yang menyatakan kami menuduh ibu SAS dan keberatan tingkah lakunya, itu tidak benar," ungkap mantan tenaga kontrak di Pemkot Tomohon. (MiRa)
.jpg)