Tomohon|||CMN- Kisruh yang terjadi di Rumah Sakit Umum (RSU) GMIM Bethesda, belum berakhir. Pencopotan tiba-tiba atas Direksi yakni dr Ramon Amiman, dr Mario Moningka dan dr. Ellaine Wenur, yang berujung penolakan dari hampir semua karyawan dan staf, mulai berdampak sampai meresahkan ditengah masyarakat Tomohon.
Melihat dampat tersebut, wakil rakyat di DPRD Kota Tomohon mengambil langkah strategis dalam situasi dan kondisi dengan mengelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan perwakilan karyawan dan staf RSU GMIM Bethesda Tomohon.
Rapat Yang dipimpin langsung Oleh Ketua DPRD Djemmy J Sundah, SE menandakan DPRD memberikan Perhatian serius 'kisruh' yang terjadi di RSU GMIM Bethesda. Diawali dengan pembagian kronologis kejadian akhir-akhir ini di RSU GMIM Bethesda sekitar 50 orang perwakilan karyawan bahkan utusan pensiunan membacakan sejumlah tuntutan, Kamis (3/2/2022) bertempat di ruang rapat Kantor DPRD Kota Tomohon.
Dalam RDP tersebut, Ns Natalia Kaligis, M Kep yang menjadi juru bicara Perwakilan karyawan mengungkapkan, bahwa pihak yayasan medika GMIM selaku pengelola RSU GMIM Bethesda melakukan pemblokiran dana operasional RSU Bethesda yang berjumlah kurang Lebih 5 Miliar Rupiah sehingga pembayaran gaji untuk bulan Januari 2022 tidak bisa dilakukan Padahal Karyawan sudah bekerja biasanya sudah dilakukan setiap tanggal 25 setiap bulan berjalan.
"Selain itu tindakan yayasan medika GMIM yang dinilai bertentangan dan melangkahi UU nomor 16 Tahun 2001 dan UU Nomor 28 tahun 2004 tentang yayasan, kiranya bisa mendapatkan perhatian pemerintah" kata Kaligis.
Lebih lanjut Kaligis, "Terkatung-katungnya penanda-tanganan kerja-sama (PKS) dengan pihak Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS} Kesehatan untuk tahun 2022 belum dilakukan dengan pihak RSU GMIM Bethesda yang bisa berdampak pada masyarakat pemegang BPJS Kesehatan untuk berobat" ujarnya.
Sementara itu Miky Wenur setelah mendengarkan sejumlah keluhan dari karyawan dan staf RSU GMIM Bethesda Tomohon, memgungkapkan "Keberadaan RSU Bethesda sudah menjadi bagian penting dari pelayanan kesehatan untuk masyarakat Tomohon sehingga DPRD melihat perlu ada mediasi antara pihak pengelola maupun karyawan agar operasional di RSU GMIM Bethesda bisa lancar kembali dan meletakan kembali semua aturan hukum baik itu terkait tenaga kerja, yayasan maupun peraturan lainnya. Kami akan mengawal aspirasi ini apalagi terkait Gaji Karyawan yang sudah bekerja," ungkapnya.
"Setelah membaca dan mendengarkan aspirasi karyawan RSU GMIM Bethesda, dan mendengarkan tanggapan dari teman-teman sesama anggota DPRD Kota Tomohon, selaku pimpinan berkesimpulan untuk mejembatani persoalan yang dihadapi karyawan dengan pihak yayasan medika GMIM agar kekisruan ini tidak berdampak buruk dan mengganggu kepentingan masyarakat, " tukas Srikandi Tomohon dari partai Golkar ini.
Hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Dewan Erens Kereh AMKL, Ketua Komisi III Ir. Miky J.L. Wenur MAP, Ketua Komisi I James .E. Kojongian ST dan anggota anggota dewanyakni, Toar M. Polakitan SE, Priscilla G.M. Tumurang, Stanly R. Wuwung ST, Jenny Sompotan dan Jimmy Mewengkang, MBA. (MiRa)
